Lampung Selatan -BERITA87.COM,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya lahir sebagai ikhtiar negara untuk menjamin gizi peserta didik.
Namun, ketika pelaksanaannya justru memunculkan polemik di lapangan, keterbukaan informasi dari para pemangku kebijakan menjadi keniscayaan, bukan pilihan.
Di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, pelaksanaan MBG belakangan menjadi sorotan publik setelah terbitnya sejumlah pemberitaan media yang menyingkap dugaan persoalan kualitas, pengemasan, hingga aroma tidak sedap pada paket makanan yang diterima siswa SMPN 1 Sidomulyo. Sorotan ini tidak muncul sekali, melainkan berulang, dengan sudut pandang dan temuan yang berbeda.
Pemberitaan pertama mengangkat dugaan bahwa Dapur MBG Sidomulyo berpotensi menjadi ladang bisnis paket makanan, dengan sistem distribusi yang dirapel selama beberapa hari.
Temuan tersebut kemudian disusul berita kedua yang menyoroti paket MBG berbau busuk, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang serius pengawasan mutu pangan.
Puncaknya, berita ketiga memuat desakan evaluasi total Dapur MBG Sidomulyo hasil temuan kemasan yang dinilai tidak standar serta kualitas bahan pangan yang diperiksa.
Dalam rangka memenuhi prinsip cover kedua belah pihak, awak media telah berupaya meminta klarifikasi dan pernyataan resmi dari Camat Sidomulyo, Fran Sinatra Adung SP, MM Konfirmasi dilakukan secara langsung melalui sambungan pesan WhatsApp, termasuk dengan mengirimkan tautan pemberitaan sebagai bahan klarifikasi.
Namun, tidak ada tanggapan yang diterima oleh awak media dan memunculkan tanda tanya baru.Dalam 3 kali permintaan tanggapan awak media kepada camat sidomulyo tidak menghasilkan tanggapan terkait maraknya Makan Bergizi Gratis di kecamatan sidomulyo .
Pada konfirmasi berikutnya terkait berita kedua dan ketiga, tidak ada tanggapan yang diberikan hingga berita yang ditayangkan. Sikap ini dinilai sebagai bungkam di tengah meningkatnya perhatian masyarakat.
Perlu ditegaskan, bungkamnya seorang pejabat publik bukanlah bukti kesalahan.
Namun dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, sikap tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif, terutama ketika isu yang berkembang terkait kesehatan anak sekolah dan penggunaan program strategis nasional.
Secara etika pemerintahan, camat sebagai pimpinan wilayah memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi, pengawasan, serta komunikasi lintas sektor berjalan dengan baik. Ketika muncul dugaan masalah di wilayahnya, wajar saja jika masyarakat berharap adanya penjelasan, klarifikasi, atau setidaknya komitmen untuk melakukan evaluasi.
Transparansi bukan sekedar membela diri dari kritik, melainkan juga sarana membangun kepercayaan masyarakat.
Penjelasan resmi justru dapat menyampaikan informasi, membantah dugaan yang tidak benar, atau menunjukkan langkah perbaikan jika memang ditemukan kekurangan.
Media berkepentingan menyampaikan informasi yang berimbang, sementara masyarakat dapat mengetahui bagaimana program yang menyangkut anak-anak mereka dijalankan.
Pada akhirnya, polemik MBG Sidomulyo seharusnya tidak berhenti pada isu bungkam atau tidaknya seorang pejabat. Yang jauh lebih penting adalah jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, serta akuntabilitas pelaksanaan program.
Tanpa keterbukaan dan komunikasi yang baik, program sebaik apa pun berisiko kehilangan kepercayaan publik.
Diam bisa menjadi emas dalam situasi tertentu, tetapi dalam urusan pelayanan publik, penjelasan sering kali jauh lebih berharga.
Biro Lamsel
