Pemalang , BERITA87.COM — Dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar bersubsidi di wilayah Kamulian, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, pihak yang diduga terkait dalam kasus tersebut belum memberikan klarifikasi resmi kepada publik maupun kepada awak media.
Seorang warga berinisial Gunawan, yang disebut-sebut sebagai pihak yang diduga memiliki solar tersebut, belum memberikan pernyataan terbuka. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media tidak mendapat tanggapan langsung.
Alih-alih memberikan penjelasan, pihak yang bersangkutan justru disebut berlindung di balik seorang bernama Anam, yang diklaim sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator sopir. Sikap tersebut dinilai mengabaikan hak publik untuk memperoleh informasi yang jelas dan berimbang.
Padahal, temuan di lapangan telah memicu perhatian luas. Awak media mendapati dua armada truk dengan dua unit tandon atau kembu solar dalam kondisi kosong, satu kendaraan jenis coltbak, serta enam jerigen berkapasitas 30 liter berisi solar. Solar tersebut diduga dikumpulkan dengan dalih peruntukan bagi nelayan, namun kuat dugaan tidak disalurkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Ketiadaan klarifikasi justru memunculkan spekulasi dan kecurigaan publik. Transparansi dinilai menjadi kewajiban moral dan sosial, terlebih menyangkut distribusi BBM bersubsidi yang secara tegas diatur dan diawasi oleh negara. Solar subsidi diperuntukkan bagi kelompok tertentu, seperti nelayan dan petani kecil, bukan untuk ditimbun atau dialihkan demi kepentingan lain.
Sejumlah pihak menilai, sikap diam dari pihak yang diduga terkait hanya akan memperkuat dugaan adanya praktik penimbunan ilegal. “Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya klarifikasi disampaikan secara terbuka. Diam justru memunculkan kecurigaan baru,” ujar salah seorang warga yang mengikuti perkembangan kasus ini.
Masyarakat dan insan pers pun mendesak aparat penegak hukum, BPH Migas, serta instansi terkait agar segera menindaklanjuti temuan tersebut secara serius dan transparan. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk mencegah praktik serupa terulang serta menutup ruang bagi penyalahgunaan subsidi negara.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti klarifikasi resmi dari pihak yang disebut-sebut terlibat. Apabila sikap tertutup terus dipertahankan, maka wajar jika muncul penilaian bahwa terdapat ketidakberesan yang patut diusut lebih dalam. Pers menegaskan akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, demi memastikan keadilan, transparansi, dan hak masyarakat atas BBM subsidi benar-benar terlindungi.
(Agus)
